Kerja Paksa adalah semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap orang dengan ancaman hukuman apapun, dikarenakan orang tersebut tidak menyediakan diri secara sukarela.
Secara hukum, Indonesia sudah menghapuskan kerja paksa. Indonesia telah
menjadi anggota ILO sejak tahun 1950 dan International Labour Organisation (ILO) telah mengeluarkan Konvensi no 105 mengenai Penghapusan kerja paksa pada tahun 1957 untuk lima situasi khusus yaitu:
• Sebagai sarana paksaan politik atau pendidikan atau sebagai hukuman karena mempunyai
atau mengutarakan pendapat politik atau pendapat yang secara ideology berlawanan dengan sistem politik, sosial atau ekonomi yang sudah terbentuk;
• Sebagai metode untuk memobilisasi dan menggunakan tenaga kerja untuk tujuan tujuan pembangunan ekonomi;
• Sebagai sarana disiplin kerja;
• Sebagai hukuman karena telah ikut serta dalam pemogokan;
• Sebagai sarana diskriminasi rasial, sosial, warga negara atau agama.
 |
| Gambar Pada Sistem Kerja Paksa |
2. Kerja Paksa Pada Masa Penjahahan Belanda
Belanda adalah salah satu negara yang melakukan kerja paksa di Indonesia. Belanda mempunyai 2 sistem kerja paksa, yaitu :
- Tanam Paksa = Petani dipaksa menanam tananan yang
ditentukan oleh Belanda dan hasil panennya harus dijual kepada Belanda dengan harga yang
murah.
- Kerja Rodi = kerja tanpa upah, tanpa istirahat demi membangun sebuah benteng dan jalan raya, tanpa membantah apa yang
telah diperintahkan oleh tentara Belanda, dan menuruti apa yang
diperintahkannya.
 |
| Gambar Kerja Paksa Pada Masa Penjajahan Belanda |
- Tanam Paksa
Pada praktiknya peraturan itu dapat dikatakan tidak berarti karena seluruh wilayahpertanian wajib ditanami tanaman laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahanBelanda.
Wilayah yang digunakan untuk praktik
culture stelsel pun tetap dikenakan pajak. Warga yang
tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian.
Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang
sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang
pada jaman VOC wajib menjual komoditi tertentu pada VOC,
kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang
ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang
memberikan sumbangan besar bagi
modal pada zaman keemasan kolonialis
liberal Hindia-Belanda pada 1835 hingga 1940.
 |
| Gambar Sistem Tanam Paksa |
- Latar Belakang Timbulnya Sistem Tanam Paksa
Sejak awal abad ke-19, pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang
sangat besar untuk membiayai peperangan, baik di Negeri Belanda sendiri (pemberontakan Belgia) maupun di
Indonesia (terutama perlawanan Diponegoro) sehingga Negeri Belanda harus menanggung hutang yang
sangat besar.
Untuk menyelamatkan Negeri Belanda dari bahaya kebrangkrutan maka Johanes van
den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di
Indonesia dengan tugas pokok menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi kekosongan kas negara, membayar hutang, dan membiayai perang. Untuk melaksanakan tugas yang
sangat berat itu, Van
den Bosch memusatkan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor.
- Kerja Rodi
Kerja Rodi memiliki arti kerja tanpa upah, tanpa istirahat demi membangun sebuah benteng dan jalan raya, tanpa membantah apa yang
telah diperintahkan oleh tentara Belanda, dan menuruti apa yang
diperintahkannya.
Setelah lebih kurang 200 tahun berkuasa, akhirnya VOC
(Kompeni) mengalami kemunduran dan kebangkrutan. Hal
ini disebabkan banyak biaya perang yang
dikeluarkan untuk mengatasi perlawanan penduduk, terjadinya korupsi di antara pegawai-pegawainya, dan timbulnya persaingan dengan kongsi-kongsi dagang yang
lain. Faktorfaktor itulah, akhirnya pada tanggal 31 Desember
1799, secara resmi VOC dibubarkan. Kekuasaan VOC kemudian diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal
ini secara tidak langsung memengaruhi koloni Belanda di
Indonesia. Perubahan politik yang
terjadi di Belanda, merupakan pengaruh revolusi yang
dikendalikan oleh Prancis.
Dalam revolusi tersebut, kekuasaan raja
Willem V runtuh, dan berdirilah Republik Bataaf. Tidak lama
kemudian Republik Bataaf juga dibubarkan dan Belanda dijadikan kerajaan di bawah pengaruh Prancis, sebagai rajanya adalah
Louis Napoleon. Pada tanggal 1 Januari 1808
Louis Napoleon kemudian mengirim
Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal dengan tugas utama mempertahankan pulauJawa dari ancaman Inggris. Juga diberi tugas mengatur pemerintahan di Indonesia. Pada tanggal 15 Januari 1808
Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal
Weise. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggis telah menguasai daerah kekuasaan VOC di
Sumatra, Ambon, dan
Banda. Sebagai gubernur jenderal, langkah-langkah yang
ditempuh Daendels, antara
lain:
1) Meningkatkan jumlah tentara dengan jalan mengambil dari berbagai suku bangsa di
Indonesia.
2) Membangun pabrik senjata di
Semarang dan
Surabaya.
3) Membangun pangkalan
armada di Anyer dan
Ujung Kulon.
4) Membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan, sepanjang ±
1.100 km.
5) Membangun benteng-benteng pertahanan.
 |
| Gambar Kerja Rodi |
